Ketua MPR RI ke-15 Bambang Soesatyo (Bamsoet) memuji buku Green Democracy karya Sultan B. Najamudin sebagai refleksi penting integrasi ekologi dan politik Pancasila.
Sistem demokrasi tidak boleh sekadar menjadi instrumen transaksional atau stempel penentu kekuasaan semata. Menanggapi dinamika politik dan ancaman krisis iklim global, Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo (Bamsoet), memberikan apresiasi tinggi atas peluncuran buku berjudul ‘Green Democracy’ karya Wakil Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin. Buku ini dinilai menjadi ruang refleksi sekaligus bahan evaluasi mendalam atas performa demokrasi dan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan di tanah air.
“Green democracy yang disampaikan dalam buku ini adalah demokrasi yang relevan dengan ke-Indonesiaan. Demokrasi bangsa yang sarat dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya musyawarah serta gotong royong. Demokrasi yang jelas bertujuan pada peningkatan kualitas hidup dan kehidupan bangsa Indonesia,” ujar Bamsoet usai menghadiri peluncuran buku tersebut di Jakarta.
Membedah Borok Demokrasi: Dari Politik Uang hingga Rendahnya Literasi
Sebagai tokoh yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI, Bamsoet memaparkan bahwa demokrasi sejatinya adalah pilar utama yang mencerminkan komitmen terhadap keadilan, keterwakilan, dan partisipasi aktif masyarakat. Namun, dalam realitas perjalanannya di Indonesia, sistem ini masih dihantam oleh berbagai tantangan struktural yang akut.
Bamsoet menyoroti beberapa noktah hitam yang mengancam esensi demokrasi domestik, seperti:
-
Minimnya akses terhadap partisipasi politik yang inklusif.
-
Gurita politik uang (money politics) yang merusak objektivitas pemilih.
-
Masifnya penyebaran disinformasi (hoaks) yang berkelindan dengan rendahnya tingkat literasi politik masyarakat.
Jika dibiarkan tanpa ada pembenahan, hambatan-hambatan tersebut akan mendegradasi esensi demokrasi, sehingga hanya berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan bagi segelintir elite.
“Perlu perhatian serius dari semua pihak untuk menanggulangi tantangan tersebut agar dapat memastikan sistem demokrasi kita berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Diperlukan sebuah komitmen bersama melalui penguatan checks and balances antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” kata Bamsoet tegas.
Mengapa Ekologi Harus Masuk dalam Sistem Politik?
Sebagai Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasa dan Wakil Ketua Umum FKPPI, Bamsoet menambahkan bahwa di era global saat ini, negara tidak bisa lagi mengabaikan urgensi integrasi antara prinsip ekologi dan kedaulatan politik.
Konsep Green Democracy hadir sebagai jawaban atas kegelisahan tersebut. Konsep ini menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan yang adil antara keterwakilan suara rakyat dan keberlanjutan lingkungan hidup. Melalui pendekatan holistik, sistem politik dipaksa untuk merespons tantangan ekologis demi melindungi hak-hak generasi masa depan, bukan sekadar memuaskan nafsu eksploitatif kelompok bisnis tertentu.
“Buku ini mengajak kita untuk mengadopsi pendekatan yang mengintegrasikan dimensi sosial dan ekologis dalam sistem demokrasi yang selaras dengan cita-cita bangsa. Kita memiliki panduan untuk mewujudkan demokrasi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Bamsoet.
Acara peluncuran buku ini turut menjadi wadah berkumpulnya para elite pengambil kebijakan dan pemikir hukum lintas lembaga. Di antaranya tampak hadir Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Mendagri Tito Karnavian, Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai, Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie dan Yorrys Raweyai, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, hingga Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah.
Analisis: Menatap Masa Depan Politik Hijau yang Lepas dari Jerat Oligarki
Gagasan Green Democracy yang diulas oleh Sultan B. Najamudin dan didukung oleh Bamsoet ini memberikan perspektif kritis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dalam melihat arah kebijakan negara ke depan:
1. Reorientasi Demokrasi: Dari Sekadar “Memburu Suara” Menjadi “Melindungi Alam”
Bagi pembaca di Indonesia, gagasan Green Democracy (Demokrasi Hijau) adalah antitesis dari model politik biaya tinggi yang selama ini lazim terjadi di tanah air. Selama ini, pemilu di Indonesia kerap kali mengabaikan isu lingkungan hidup demi mengejar donasi politik dari korporasi ekstraktif (seperti pertambangan atau perkebunan skala besar). Akibatnya, kepala daerah atau legislator yang terpilih sering terjebak membalas budi lewat obral izin lahan yang merusak alam. Konsep ini menuntut para politisi untuk menjadikan kelestarian lingkungan dan hak ekologis warga sebagai visi utama kampanye dan kebijakan nyata.
2. Memperkuat Checks and Balances terhadap Kebijakan Pembangunan
Sorotan Bamsoet mengenai pentingnya checks and balances menjadi pengingat krusial di tengah gencarnya proyek strategis nasional (PSN) yang dijalankan pemerintah. Demokrasi yang sehat harus menjamin bahwa setiap regulasi pembangunan ekonomi tidak menabrak undang-undang lingkungan atau meminggirkan hak masyarakat adat/lokal. Melibatkan partisipasi publik dan lembaga yudikatif dalam mengaudit dampak lingkungan dari sebuah kebijakan adalah esensi utama dari tegaknya Demokrasi Hijau yang akuntabel.
3. Solusi Atas Ancaman Krisis Iklim Nyata di Indonesia
Sebagai negara kepulauan yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim—mulai dari banjir rob di pesisir utara Jawa, cuaca ekstrem yang mengganggu ketahanan pangan petani, hingga polusi udara di kota-kota besar—Indonesia membutuhkan arah politik yang sensitif terhadap lingkungan. Buku ini memberikan landasan moral bahwa memperjuangkan kelestarian ekologi bukan sekadar tugas aktivis lingkungan, melainkan kewajiban politik konstitusional yang harus diakomodasi dalam setiap produk hukum dan legislasi nasional.
Peluncuran buku Green Democracy di hadapan para tokoh penting lintas sektor ini menjadi sinyal positif bahwa kesadaran ekopolitik mulai mendapat ruang di level elite kekuasaan. Bagi pembaca domestik, tantangan terbesarnya adalah bagaimana mentransformasikan gagasan teoritis di dalam buku ini menjadi gerakan nyata di bilik suara, dengan cara menuntut komitmen hijau dari setiap calon pemimpin yang akan menakhodai bangsa ini. Source
 memuji buku Green Democracy karya Sultan B. Najamudin sebagai refleksi penting integrasi ekologi dan politik Pancasila.){kind=link}