Mengulas buku terbaru Bambang Soesatyo tentang urgensi Amendemen Kelima UUD 1945. Mulai dari rekonstruksi peran MPR hingga konstitusi ruang digital.
Dua dekade pasca-Reformasi 1998, roda demokrasi prosedural di Indonesia dinilai berjalan stabil, namun meninggalkan ceruk kosong pada aspek keadilan substantif. Melalui buku terbarunya yang bertajuk Amendemen Ke-5 Konstitusi: Menata Ulang Sistem Ketatanegaraan > Koleksi bukunya ada di sini <, Dr. Bambang Soesatyo, SE, SH, MH, MBA, CLD (Bamsoet) menawarkan peta jalan akademis sekaligus taktis untuk merombak arsitektur hukum tertinggi Indonesia agar lebih adaptif di era disrupsi.
Buku ini bukan sekadar naskah akademik yang kaku. Di dalamnya, Bamsoet bertindak sebagai arsitek tata negara yang gelisah melihat fragmentasi lembaga, memudarnya etika publik, serta hukum konstitusi yang tergopoh-gopoh mengejar laju ekosistem digital.
Berikut adalah ulasan mendalam mengenai gagasan besar yang termaktub dalam buku ini.
Membedah Gagasan Utama: 5 Pilar Kalibrasi Konstitusi
Melalui bab-bab awal hingga lembar penutup, buku ini secara konsisten menawarkan resolusi atas kebuntuan politik transaksional dan krisis arah pembangunan jangka panjang. Terdapat lima gagasan disruptif yang menjadi motor penggerak buku ini:
1. Revitalisasi MPR dan Penetapan PPHN
Bamsoet menyoroti pelemahan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca-amendemen ke-4 sebagai bentuk delegitimasi akibat pembacaan sempit atas konsep kedaulatan rakyat. Buku ini menawarkan solusi konkret: mengembalikan posisi MPR sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi yang memegang kewenangan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Tujuannya agar arah pembangunan nasional memiliki kesinambungan ideologis dan tidak mudah bergeser setiap kali rezim eksekutif berganti.
2. Formula Baru Kepemimpinan: Presiden Dipilih Rakyat, Wapres via MPR
Untuk memutus rantai koalisi transaksional yang kerap menyandera efektivitas kabinet pemerintahan, buku ini mengusulkan skema pemilihan yang unik. Presiden tetap dipilih secara langsung oleh rakyat guna mempertahankan mandat kedaulatan demokrasi, namun Wakil Presiden diusulkan oleh Presiden untuk kemudian dipilih dan disetujui oleh MPR. Format ini diyakini mampu meringankan beban mahar politik sekaligus membuka pintu bagi figur profesional non-partai untuk masuk ke dalam pucuk pimpinan nasional.
3. Penegakan Moral Melalui Mahkamah Etika Nasional
Mengutip keresahan publik atas banyaknya pelanggaran moral pejabat publik yang lolos dari jerat hukum pidana, Bamsoet mengusulkan pembentukan Mahkamah Etika Nasional. Lembaga ini diproyeksikan menjadi pelengkap sistem yudisial yang bertugas menegakkan standar moralitas, memberikan sanksi etik, dan mengembalikan integritas kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara.
4. Konstitusionalisasi “Ruang Digital” pada Pasal 33
Menyesuaikan diri dengan era ekonomi platform, buku ini secara visioner mengusulkan revisi pada Pasal 33 UUD NRI 1945. Jika dokumen asli hanya menekankan pada aspek “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,” Bamsoet menawarkan perluasan unsur strategis baru: udara dan ruang digital (kedaulatan data). Data siber ditempatkan sebagai kekayaan nasional baru (the new oil) yang wajib dikuasai dan dilindungi oleh negara demi keadilan ekonomi rakyat.
5. Mengganti Asas ‘Kekeluargaan’ Menjadi ‘Gotong Royong’
Guna mempertegas semangat kolektivitas ekonomi Pancasila di era modern, buku ini merekomendasikan re-formulasi Pasal 33 dengan menyerap frasa “gotong royong” sebagai substitusi atas tafsir lama asas “kekeluargaan” yang kerap bias atau disalahgunakan dalam praktik oligarki ekonomi.
Kelebihan Buku
-
Solutif dan Visioner: Buku ini melompat jauh ke depan dengan memasukkan diskursus siber dan kedaulatan data ke dalam ranah hukum tata negara positif.
-
Berpijak pada Realitas Lapangan: Ditulis oleh praktisi hukum sekaligus politisi kawakan, analisis mengenai watak transaksional elite dan tumpang tindih kewenangan antar-lembaga terasa sangat membumi dan akurat.
-
Pendekatan Living Constitution: Berhasil mematahkan dogma bahwa konstitusi adalah dokumen sakral yang tidak boleh disentuh, melainkan sebuah instrumen hidup yang harus lentur mengikuti peradaban zaman.
Kekurangan Buku
-
Resistensi Narasi Politik Akhir: Wacana mengenai “mengubah porsi pemilihan Wakil Presiden melalui MPR” rentan memicu perdebatan publik dan dicurigai sebagai langkah awal pengikisan hak suara rakyat secara langsung, meskipun argumentasi dasarnya adalah efisiensi koalisi.
-
Tantangan Implementasi Mahkamah Etika: Buku ini memerlukan elaborasi lebih rinci di bagian lampiran mengenai posisi hierarkis Mahkamah Etika agar tidak berbenturan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang sudah ada.
Analisis: Menakar Relevansi Konstitusi Hidup di Tengah Trauma Sejarah
Bagi publik Indonesia, diskursus mengenai amendemen UUD 1945 selalu memicu alarm kewaspadaan sosial. Hal ini sangat wajar mengingat trauma sejarah masa lalu di mana konstitusi sering kali ditekuk demi melanggengkan kekuasaan rezim tertentu. Namun, buku ini memberikan sudut pandang yang jernih untuk membedakan antara “kepentingan kekuasaan” dan “kebutuhan masa depan bangsa”.
1. Menjinakkan Oligarki Prosedural
Pembaca di Indonesia disuguhkan kenyataan pahit bahwa sistem pemilu paket (Capres-Cawapres) langsung saat ini membutuhkan biaya politik yang luar biasa besar. Dampaknya, muncul kartel politik dan koalisi transaksional demi tiket pencalonan. Gagasan Bamsoet untuk memisahkan mekanisme pemilihan Wapres via MPR adalah tawaran jalan tengah yang radikal. Bagi pembaca Indonesia, ini bisa menjadi refleksi kritis: apakah kita siap mengorbankan sebagian hak pilih prosedural (memilih Wapres) demi mendapatkan jaminan kabinet yang lebih meritokratis dan bebas dari sandera partai politik?
2. Mengamankan “Harta Karun” Masa Depan Anak Bangsa
Poin paling brilian dalam buku ini yang sangat relevan bagi generasi muda Indonesia adalah pasal ekonomi digital. Saat ini, Indonesia adalah pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, namun regulasi tertingginya masih bersandar pada teks hukum tahun 1945. Tanpa adanya jangkar konstitusi yang tegas pada Pasal 33 mengenai ruang siber, data personal dan kedaulatan ekonomi digital Indonesia akan terus dieksploitasi oleh korporasi teknologi global tanpa kontribusi optimal bagi kesejahteraan rakyat.
Kesimpulan Review
Buku Amendemen Ke-5 Konstitusi merupakan bacaan wajib bagi akademisi hukum, mahasiswa tata negara, serta masyarakat awam yang peduli pada masa depan republik. Bamsoet berhasil meyakinkan pembacanya bahwa memperkuat fondasi rumah bangsa melalui amendemen bukanlah tanda kemunduran, melainkan sebuah tanggung jawab historis agar negara ini tidak roboh digilas disrupsi zaman.
Nilai Akhir: 4.6 / 5.0
Rekomendasi: Sangat Bagus untuk pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan aktivis reformasi tata negara. ****
